Menurut world bank,e-government adalah penggunaan teknologi informasi oleh badan-badan pemerintahan yang memiliki kemampuan untuk mewujudkan hubungan dengan warga negara,pelaku bisnis dan lembaga pemerintah yang lain.
Sedangkan menurut EZ Gov selaku konsultan dalam penerapan e-government,memiliki pengertian penyederhaanaan praktik pemerintahan dengan menggunakan teknologi informasi dan komunikasi dimana dari pengertian tersebut dibagi menjadi 2 bidang :
1. Online Service adlah bagaimana pemerintah menjalankan fungsinya ke luar baik masyarakat maupun pelaku bisnis
2. Government operations adlah kegiatan yang dilakukan dalam internal pemerintah.
Ada juga pengertian e-government lain seperti di kanada yang merupakan posisi pertama dalam menerapkan konsep e-government yang menekankan e-government pada public service dan ada juga pengertian e-government merupakan penekanan pada kebebasab warga Negara untuk memilih tempat dan waktu untuk mengakses informasi dan menggunakan layanan pemerintah seperti di India.
TUJUAN PENERAPAN E-GOVERNMENT
Konsep e-government diterapkan dengan tujuan agar hubungan pemerintah dengan masyarakatnya maupun pelaku bisnis dapat berlangsung secara efisien,efektif dan ekonomis.Selain itu,tujuan penerapan e-government adalah untuk mencapai tata pemerintahan yang baik (good governance)
Adapun pemerintahan yang baik memiliki beberapa unsure :
1. Partisipasi,dimana semua pria dan wanita mempunyai suara dalam pengambilan keputusan,baik langsung ataupun tidak.
2. Supremasi hokum,dimana hokum harus adil dan diberlakukan tanpa pandang bulu,terutama mengenai HAM
3. Transparansi, transparansi dibangun atas dasar arus informasi yang bebas.
4. Cepat Tanggap,lembaga-lembaga dan seluruh proses pemerintahan harus berusaha melayani semua pihak yang berkepentingan.
5. Membangun konsesnsus,artinya good governance menjembatani kepentingan-kepentingan yang berbeda demi terebntuknya consensus menyeluruh yang terbaik bagi kelompok-kelompok masyarakat.
6. Kesetaraan,dimana semua pria dan wanita mempunyai kesempatan memperbaikiatau mempertahankan kesejahteraan mereka.
7. Efektif dan efisien,pemerintah membuahkan hasil sesuai kebutuhan warga dengan menggunakan sumber daya yang ada seoptimal mungkin.
8. Bertanggung Jawab
9. Visi strategis dimana para pemimpin dan masyarakat memiliki perspektif yang luas dan jauh ke depan.
IMPLEMENTASI E-GOVERNMENT
Hal pertama yang harus dilihat sebelum menerapkan e-government adalah bagaimana system pemerintahan berjalan,karena untuk menjalankan e-government diperlukan suatu system informasi yang baik,teratur dan tersinergi dari masing-masing lembaga pemerintahan.SI yang demikian akan memudahkan pemerintah menjalankan fungsinya ke masyarakat.
Untuk mewujudkan SI yang baik,maka SI harus 
memenuhi standar SI yang meliputi persyaratan minimal untuk factor-faktor dari SI tersebut.Faktor-faktor tersebut adalah manusia,teknologi,prosedur dan organisasi.
Dalam konteks e-government,kita bicara mengenai SI berbasis computer,karena langkah pertama yang harus dilakukan untuk mewujudkan e-government adalah mengotomatisasi semua unsure yang terdapat dalam SI.Untuk memperlancar otomatisasi tersebut digunakan teknologi ICT yang mendukung yaitu computer yang menggunakan komponen-komponen antara lain data,prosedur, manusia, software dan hardware.
Namun,Negara yang dapat menjalankan e-government hanyalah Negara-negara maju,karena untuk mencapai kesinergian SI dari berbagai lembaga pemerintahan adalah hal yang sangat sulit.
Di Indonesia sendiri,konsep e-government mulai dibicarakan sejak 2001,yaitu Presiden Abdurrahman Wahid mengeluarkan instruksi Presiden nomor 6 tahun 2001 tentang pengembangan dan pendayagunaan telematika di Indonesia.
Secara pokok,Inpres tersebut mencanangkan suatu kerangka Teknologi Informasi Nasional/KTIN.
Visi dan kerangka Teknologi Informasi Nasional (KTIN),adalah untuk mewujudkan masyarakat telematika Nusantara berbasis pengetahuan di tahun 2020,dengan berlandaskan factor-faktor seperti di bawah ini :
a. Prasarana,yang terdiri dari prasarana TI dan telekomunikasi ,sumder daya manusia dan industry TI
b. Hukum,yang akan ditegaskan dalam perangkat hukum telematika
c. Organisasi,yaitu badan koordinasi TI Nasional
d. Keuangan,dengan menjalankan mekanisme pendanaan dengan paradigma baru
Denganlandasan seperti di atas,maka akan dibangun Pilar-pilar penunjang terwujudnya tujuan dari KTIN seperti :
1. E-bussines untuk mendukung usaha kecil dan menengah
2. TI untuk pendidikan
3. e-government for good governance
4. TI berbasis masyarakat
5. E-democracy
Dengan melihat KTIN tersebut,dapat dikatakan bahwa konsep e-government di Indonesia sudah mulai diterapkan dan dilaksanakan di beberapa daerah di Indonesia terutama daerah yang menerapkan otonomi daerah.
Ada 2 pendapat yang muncul baik dari segi positif maupun negatifnya. Salah satu sisi berpendapat bahwa konsep e-government sangat menguntungkan karena akan mempermudah proses pelayanan pemerintah ke masyarakat.Selain itu,juga akan memenuhi tuntutan masyarakat akan kebutuhan informasi mengenai kegiatan pemerintahan.Namun disisi lain,ada yang khawatir pemerintah hanya menganggap konsep e-government hanya semata-semata otomatisasi system tetapi tetap tidak mengubah cara kerja pemerintah sehingga esensi dari tujuan implementasi e-government tidak tercapai.
Ada beberapa contoh dari penerapan e-government yang sudah mapan di Indonesia seperti di kabupaten Sragen Jawa Tengah yang sudah menyediakan informasi pemerintah daerah secara online.Yang dilakukan dari pemerintah daerah tersebut adalah pelayanan pemerintah kepada masyarakat dalam hal penyampaian informasi atau lebih jau lagi pembuatan KTP online.Hal ini membuktikan bahwa TI dapat dipergunakan untuk mempermudah pekerjaan mereka.
Keuntungan dari Implementasi e-government ini adalah :
1. Sistem yang terintegrasi antar unit kerja di pemerintah daerah
2. Meningkatkan kolaborasi antara unit kerja pemerintah daerah
3. Penyebaran informasi potensi daerah yang lebih luas dan efektif
4. Biaya total implementasiTI yang lebih efisien
5. Terbentuknya penyebaran prestasi yang sama antara unit dalam pengembangan program TI masa depan
6. Mendorong SDM untuk mengadopsi teknologi yang sesuai dengan tuntutan kemajuan zaman
7. Peningkatan kinerja di setiap unit kerja pemerintah
8. Aplikasi pendukung SI sesuai prosedur yang berlaku di pemerintah
PERMASALAHAN PENERAPAN E-GOVERNMENT
Permasalahan yang perlu dicermati dalam penerapan e-government antara lain :
1. Pemahaman dari pihak pemerintah daerah mengenai esensi dan tujuan dari penerapan e-government sehingga timbul kekhawatiran akan tertinggal dari Negara lain dalam masalah teknologi.
2. Apabila terjadi hal yang demikian, maka akan terjadi resensi dan tujuan dari e-government tidak tercapai dan sia-sia.
3. Masalah restrukturisasi dari system pemerintahan yang sudah ada.Sistem pemerintah adalah suatu sistem yang menjalankan praktek pemerintah dalam menjalankan fungsi-fungsinya.Apabila sitem pemerintah yang berfungsi sebagai pengatur dari suatu negara berjalan dengan buruk,maka ketika konsep e-governmentini diimplementasikan ,maka keuntungan yang bisa didapat hanyalah keuntungan dari penggunaan teknologi informasi yang lebih bersifat teknis.
4. Masalah lain adalah masalah kearsipan
5. Masalah keamanan
6. Masalah Koneksi
7. Efisiensi dan produktivitas dalam pembelanjaan TI
8. Kurang jelasnya tujuan investasi TI
9. Kurangnya koordinasi proyek TI,sehingga sistemnya tumpang tindih dan tingkat integrasi rendah
10. Hambatan dalam pengelolaan administrasi TI
11. Munculnya digital divide antara Negara maju dan berkembang serta antar daerah di Indonesia
12. Rendahnya SDM dalam pengelolaan dan penerapan e-government
.
0 komentar:
Posting Komentar